display litra

Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara bermula ketika Jepang berkuasa di Indonesia dalam rangkaian perang Pasifik. Pada tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Pasifik semakin kritis.  Ke tidak berdayaan Jepang semakin terlihat ketika pulau Saipan jatuh ketangan Sekutu. Dalam ke tidak berdayaan nya Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Indonesia dengan memberikannya janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji kemerdekaan di sampaikan oleh perdana menteri kuniaki kaiso. Sebagai realisasi dari janji tersebut dibentuk BUPKI pada tanggal 29 April 1945. Salah satu tugas BUPKI adalah mempersiapkan dasar negara Indonesia merdeka.

Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Lambang negara RI

Sidang Pertama BPUPKI 

Pada tanggal 29 Mei 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama. Sidang pertama BPUPKI ini secara khusus membahas tentang dasar negara. 

Dalam sidang pertama BPUPKI ada tiga tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara, yaitu: Mr. Muhammad Yamin, Prof Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. 

Pada sidang tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengajukan lima rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat
Pada sidang tanggal 31 Mei 1945 Prof. Dr. Soepomo mengajukan lima rumusan dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut. 
  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat 

Pada sidang tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan lima rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 
  1. Kebangsaan
  2. Kemanusiaan 
  3. Mufakat atau demokrasi
  4. Kesejahteraan sosial
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan 
Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Perumus pancasila

Sidang Kedua BPUPKI 

Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Agenda utama sidang kedua BPUPKI adalah membahas rancangan undang-undang dasar (UUD) yang diserahkan kepada Panitia Perancang UUD dengan ketua Ir. Soekarno. Panitia ini menyetujui Piagam Jakarta sebagai inti Pembukaan UUD. 

Piagam Jakarta merupakan hasil rumusan Panitia Sembilan. Panitia Sembilan diketuai Ir. Soekarno dengan anggota Drs. Mohammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Soebardjo, Mr. A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Wachid Hasjim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosoejoso. 

Piagam Jakarta yang telah disepakati sebagai inti pembukaan UUD memuat lima rumusan dasar negara sebagai berikut: 
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sidang Pertama PPKI 

PPKI singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) merupakan pengganti BPUPKI. PPKI dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.
Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Sidang pertama

Sidang pertama PPKI diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sesaat sebelum rumusan dasar negara disahkan oleh PPKI, masyarakat Indonesia Timur menyampaikan keberatan terhadap rumusan Piagam Jakarta. Salah satu perwakilan mereka, J. Latuharhary, menemui Moh. Hatta dan menyampaikan aspirasi tersebut. Moh. Hatta selanjutnya menemui tokoh Islam di PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikusuma. Bung Hatta mengusulkan agar tujuh kata pada sila pertama dihapus. 

Setelah didiskusikan, akhirnya disepakati rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada saat itu juga PPKI segera mengesahkan UUD 1945 dengan rumusan pembukaan yang meliputi lima sila Pancasila sebagai berikut. 
  1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
  3. Persatuan Indonesia.
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Semoga tulisan ini bermanfaat dan cukup jelas dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. 



0 Response to "Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara"

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel